Perancis lewat Agence Francaise De Development (AFD), menyetujui untuk memberikan bantuan teknis dalam studi pasar karbon sukarela. Studi akan meliputi prosedur dan cara persiapan pasar karbon sukarela di Indonesia serta menghubungkannya dengan skema nasional dan international dari transaksi kredit karbon.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh Kepala Badan Planologi Dephut, Yetti Rusli dan Direktur AFD untuk Indonesia, Joel Daligault di Jakarta, pekan lalu. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekjen Dephut Boen M. Purnama.
Kepala Pusat Rencana dan Statistik Departemen Kehutanan Basoeki Karyatmadja menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut hsil pertemuan antara Menteri Kehutanan MS Kaban dengan Chief Executive Officer (CEO) AFD beberapa lalu waktu, dimana kedua belah pihak setuju untuk bekerja sama dalam bentuk kerjasama teknis untuk mengembangkan pasar karbon sukarela di Indonesia. “Khususnya untuk pasar karbon berskala kecil,” kata Basoeki.
Dia melanjutkan, pengembangan pasar karbon sukarela diharapkan dapat mendukung pengelolaan hutan lestari dan pada saat yang sama turut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di propinsi maupun kabupaten. “Studi yang akan dilakukan diharapkan bisa memberi data dan informasi yang lengkap, batasan dan peluang serta solusi-solusi yang konkrit untuk membuat kebijakan yang baik tentang pasar karbon sukarela,” kata Basoeki.
Untuk mengembangkan pasar karbon sukarela skala kecil, Baplan Dephut juga sudah mengikat kerjasama dengan Lembaga Ekolabel Indonesia untuk mengembangkan standar sertifikasi wilayah yang layak masuk pasar karbon dan menyiapkan aturan-aturan yang terkait dengan perdagangan karbon di Indonesia.
Kerjasama teknis difokuskan untuk pasar karbon sukarela karena untuk compliant market, kata Basoeki, Indonesia sudah mengusung Skema Reducing Emmissions from Deforestation and Degradation (REDD).
Sementara Joel Daligault dalam sambutannya menegaskan komitmen AFD untuk mendanai bantuan teknis dalam rangka pasar karbon sukarela skala kecil. AFD juga terkesan dengan upaya Dephut untuk memulai proyek inovatif yang akan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan pengurangan kemiskinan.
Terkait dengan perubahan iklim, AFD yang hadir di Indonesia sejak tahun 2005 sudah menandatangani kesepakatan pemberian pinjaman senilai 200 juta dolar AS yang menjadi bagian “Rencana Kerja Nasional Mengatasi Perubahan Iklim”.
Pinjaman tersebut, yang diberikan dalam bentuk bantuan anggaran, bertujuan untuk mendukung rencana kerja Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim dan membantu implementasi target dan tindakan yang sudah disepakati dalam bentuk “Policy Matrix” selama tiga tahun dan akan direvisi setiap tahun. Target “Policy Matrix” terpilah menjadi tiga bagian utama, mitigasi, adaptasi dan masalah lintas sektor. Untuk program ini, AFD menjadi partner Japan International Cooperation Agency (JICA) yang sudah memberi pinjaman sebesar 300 juta dolar AS ke pemerintah Indonesia.
Kerjasama yang dilakukan dengan Dephut menjadi bagian dari hibah yang diberikan AFD. Selain dengan Dephut, hibah juga diberikan melalui kerjasama teknis dengan Departemen Perindustrian terkait efisiensi energi di industri semen dan baja.
No comments:
Post a Comment