Kuota Tebangan Perhutani Makin Ciut

Bencana alam, mulai dari longsor sampai banjir yang selalu terjadi di musim hujan, memaksa pemerintah cq. Departemen Kehutanan bertindak ekstrem terhadap Perum Perhutani. Perusahaan plat merah yang menguasai hutan Jawa itu harus menerima jatah produksi tebangannya (JPT) terus terpangkas.

Dirjen Bina Produksi Kehutanan Dephut Hadi Daryanto menjelaskan, untuk memenuhi arahan Menhut, pihaknya sudah menghitung ulang JPT Perhutani untuk tahun 2009. “Akan ada pengurangan JPT sebesar 15% dibandingkan tahun lalu,” katanya.

Perhutani sebelumnya mengusulkan JPT sebesar 703.505 m3. setelah mempertimbangkan rekomendasi dinas kehutanan provinsi, usulan JPT turun menjadi 698.778 m3. Usulan JPT kembali turun setelah melalui telaahan ulang lewat rapat terpadu menjadi 695.271 m3.

Meski sudah turun sebesar 4% dibandingkan JPT Perhutani tahun 2008 yang mencapai 726.677 m3, namun jumlah tersebut rupanya belum memuaskan menteri kehutanan (Menhut). Menhut menginginkan agar JPT Perhutani bisa ditekan lebih banyak. Alhasil, JPT pun kembali dihitung ulang. Hasilnya, JPT Perhutani yang diusulkan untuk disetujui Menhut sebesar 616.190 m3, turun 15% dibandingkan JPT 2008. Persentase pengurangan JPT masih dibawah permintaan Menhut yang meminta pengurangan sebesar 20%.

Menurut Hadi, pemangkasan JPT dilakukan demi menjaga keseimbangan lingkungan. “Hutan di Jawa sudah minim. Yang tersisa hanya hutan milik Perhutani. Jadi, menteri meminta agar dipertahankan,” kata Hadi.

Hadi mengakui, jika melihat dari fungsinya, kawasan hutan yang dikelola Perhutani sejatinya kawasan hutan produksi yang ditujukan untuk memproduksi kayu. Namun, langkah pemangkasan JPT tetap dilakukan atas nama kelestarian alam.

Apalagi, Jawa sejatinya adalah etalase pengelolaan hutan di Indonesia. Berbagai upacara pencanangan kegiatan rehabilitasi juga selalu mengambil lokasi di Jawa. “Masak ketika kegiatan penanaman digencarkan, hutan Jawa justru ditebang,” katanya.

Karena tujuannya menjaga keseimbangan alam, maka pemangkasan jatah tebangan dilakukan pada lahan-lahan yang bertopografi berat, misalnya di dataran tinggi. “Karena tanaman yang ada di lahan tersebut kebanyakan adalah rimba campuran, maka jatah tebangannya pun turun cukup banyak,” kata Hadi.

Dari angka 616.190 m3 JPT yang diusulkan, sebanyak 211.766 m3 merupakan kayu rimba campuran. Turun sebesar 36,5% dibandingkan jatah tebangan rimba campuran tahun 2008 yang sebesar 333.682 m3.

Bisnis baru
Makin ciutnya jatah tebangan Perhutani tentu berpengaruh kepada kinerja perseroan secara keseluruhan. Maklum, 60% pendapatan Perhutani saat ini masih berasal dari kayu.

Soal ini, Hadi mengakuinya. Itu sebabnya, penurunan jatah tebangan Perhutani bakal ditindaklanjuti dengan dibukanya berbagai peluang baru untuk meningkatkan pendapatan dari hasil hutan non kayu. “Pemerintah tetap menginginkan agar kinerja Perhutani tetap baik. Itu sebabnya Perhutani dibari jalan untuk menangkap peluang dari sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap,” katanya.

Jalan tersebut diatur dalam rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Perhutani. RPP tersebut akan mengubah PP. No. 30/2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).

Dalam RPP tersebut, Perhutani bakal diberi keleluasaan mengelola kawasan hutan maupun tegakan hutannya. Draft RPP itu saat ini sudah memasuki tahap finalisasi dan segera ‘didaftarkan’ ke Sekretariat Negara. “Revisi PP No. 30/2003 akan memberi peluang perluasan core business Perhutani,” kata Hadi.

Ada beberapa sumber pendapatan baru yang bisa digarap. Izin pinjam pakai kawasan hutan, misalnya. Selama ini, Perhutani relatif tak mendapat kompensasi sepadan dari pinjam pakai kawasan hutan selain lahan pengganti. Padahal, pemohon pinjam pakai kawasan biasanya adalah entitas bisnis dengan putaran keuntungan besar.

Nah nantinya, Perhutani juga bisa ikut sebagai pemilik saham di perusahaan yang bermaksud meminjam pakai kawasan Perhutani. “Jadi, jangan heran kalau Perhutani juga akan punya usaha di bidang jalan tol, jaringan komunikasi dan jaringan pipa migas,” kata Hadi.

Di masa lalu sumber pendapatan dari bidang ini tak tergarap. Bahkan disinyalir justru menjadi sumber pemasukan untuk dikantongi oknum perseorangan yang ‘menyewakan’ lahan Perhutani.